PERKEMBANGAN AKUNTANSI DI INDONESIA
Praktik akuntansi di Indonesia dapat
ditelusuri pada era penjajahan Belanda sekitar 17 (ADB 2003) atau sekitar tahun
1642 (Soemarso 1995). Jejak yang jelas berkaitan dengan praktik akuntansi ddi
Indonesia dapat di temui pada tahun 1747, yaitu praktik pembukuan yang
dilaksanakan Amphioen Socitey yang berkedudukan di Jakarta (Soemarso 1995).
Pada era ini Belanda menganlkan sistem pembukuan berpasangan (Double-entry
bookkeeping) sebagaimana yang dikembangkan ole h luca Pacioli. Perusahaan VOC
milik Belanda yang merupakan organisasi komersial utama selama masa penjajahan
memainkan peranan penting dalam praktik bisnis di Indonesia selam era ini (Diga
dan Yunus 1997). Kegiatan ekonomi pada masa penjajahan meningkat cepat selama
tahun 1800an awal tahun 1900an. Hal ini ditandai dengan dihapuskannya tanam
paksa sehingga pengusaha Belanda banyak yang menanamkan modalnya di Indonesia.
Peningkatan kegiatan ekonomi mendorong munculnya permintaan akan tenaga akuntan
dan juru buku yang terlatih. Akibatnya, fungsi auditing mulai mulai dikenalkan
di Indonesia pada tahun 1907 (Soemarso 1995). Peluang terhadap kebutuhan audit
ini akhirnya diambil oleh akuntan Belanda dan Inggris yang masuk ke Indonesia
untuk membantu kegiatan administrasi di perusahaan tekstil dan perusahaan
manufaktur (Yunus 1990). Intrernal auditor yagn pertama kali datang di
Indonesia adalah J.W Labrijn yang sudah berada di Indonesia pada tahun 1896 dan
orang pertama yang melaksanakan pekerjaan audit (menyusun dan mengontrol
pembukuan perusahaan) adalah Van Schagen yang dikirim ke Indonesia pada tahun
1907 (Soemarso 1995). Pengiriman Van Schagen merupakan titik tolak berdirinya
Jawatan Akuntan Negara-Government Accountant Dienst yang terbentuk pada tahun
1915 (Soemarso 1995). Akuntan public yang pertama adalah Frese dan Hogeweg yang
mendirikan kantor di Indonesia pada tahun 1918. pendirian kantor ini diikuti
kantor akuntan yang lain yaitu kantor akuntan H.Y. Voerens pada tahun 1920 dan
pendirian Jawatan Akuntan Pajak-Belasting Accountant Dienst (Soemarso 1995).
Pada era penjajahan, tidak ada orang Indonesia yang bekerja sebagai akuntan
public. Orang Indonesia pertama yang bekerja di bidang akuntansi adalah JD.
Massie, yang diangkat sebagai pemegang buku pada Jawatan Akuntan Pajak pada
tanggal 21 September 1929 (Soemasro 1995). Kesempatan bagi akuntan lokal
(Indoenesia) mulai muncul pada tahun 1942-1945, dengan mundurnya Belanda dari
Indonesia. Sampai tahun 1947 hanya ada satu orang akuntan yang berbangsa
Indonesia yaitu Prof. Dr. Abutari (Soemarso 1995). Praktik akuntansi model
Belanda masih diggunakan selama era setelah kemerdekaan (1950an). Pendidikan dan
pelatihan akuntansi masih didominasi oleh sistem akuntansi model Belanda.
Nasionalisasi atas perusahaan yagn dimiliki Belanda dan pindahnya orang-orang
Belanda dari Indonesia pada tahun 1958 menyebabkan kelangkaan akuntan dan
tenaga ahli (Diga dan Yunus 1997). Atas dasar nasionalisasi dan kelangkaan
akuntan, Indonesia pada akhirnya berpaling ke praktik akuntansi model Amerika.
Namun demikian, pada era ini praktik akuntansi model Amerika mampu berbaur
dengan akuntansi model Belanda, terutama yang terjadi di lembaga pemerintah.
Makin meningkatnya jumlah institusi pendidikan tinggi yang menawarkan
pendidikan akuntansi-seperti oembukaan jurusan akuntansi di Universitas
Indonesia 1952, Institut Ilmu Keuangan (Sekolah Tinggi Akuntansi Negara-STAN)
1990, Universitas Padjajaran 1960, Univeritas Sumatra Utara 1960, Universitas
Airlangga 1960 dan Universitas Gajah Mada 1964 (Soemarso 1995) telah mendorong
pergantian praktik akuntansi model Belanda dengan model Amerika pada tahun 1960
(ADB 2003). Selanjutnya, pada tahun 1970 semua lembaga harus mengadopsi sistem
akuntansi model Amerika (Diga dan Yunus 1997). Pada pertengahan tahun 1980an,
sekelompok tehnokrat muncul dan memiliki kepedulian terhadap reformasi ekonomi
dan akuntansi. Kelompok terebut berusaha untuk menciptakan ekonomi yang lebih
kompetetif dan lebh berorentasi pada pasar – dengan dukungan praktik akutansi
lebih baik. Kebijakan kelompok tersebut memeperoleh dukungan yang kuta dari
investor asing dan lembaga-lembaga internasional (Rosser 1990). Sebelum perbaikan
pasar model dan pengenalan reformasi akuntansi tahun 1980an dan awal 1990an,
dalam praktik banyak ditemui perusahaan yang memiliki tiga jenis pembukuan –
satu untuk menunjukkan gambaran sebenarnya dari perusahaan dan untuk dasar
pengambilan keputusan; satu untuk menunjukkan hasil yang positif dengan maksud
agar dapat digunakan untuk mengajukan pinjaman/ kredit dari bank domestic dan
asing; dan satu lagi yang menunjukkan hasil negative (rugi) untuk tujuan pajak
(Kwik 1994). Pada awal tahun 1990an, tekanan untuk memperbaiki kualitas
pelaporan keuangan muncul seiring dengan terjadinya berbagai skandal pelaporan
keuangan yang dapat mempengaruhi kepercayaan dan perilaku investor. Sekandal
pertama adalah kasus Bank Duta (bank swasta yang dimiliki oleh tiga yayasan
yagn dikendalikan presiden Suharto). Bank Duta Go Public pada tahun 1990 tetapi
gagal mengungkapkan kerugian yang jumlah besar (ADB 2003). Bank Duta juga tidak
menginformasi semua informasi kepada Bapepam, auditornya atau underwriternya
tentang masalah tersebut. Celakanya, auditor Bank Duta mengeluarkan wajar tanpa
pengecualian. Kasus ini diikuti oleh kasus Plaza Indonesia Realty (Pertengahan
1992) dan Barito Pacific Timber (1993). Rosser (1999) mengatakan bahwa bagi
pemerintah Indonesia, kualitas pelaporan keuangan harus diperbaiki jika memang
pemerintah menginginkan adanya transformasi pasar modal dari model “casino”
mejadi model yang dapat memobilisasi aliran investasi jangka panjang. Bewrbagai
skandal tersebut telah mendorong pemerintah dan badan berwenang untuk
mengeluarkan kebijakan regulasi yang ketat berkaitan dengan pelaporan keuangan.
Pertama, pada September 1994, pemerintah melalui IAI mengadopsi seperangkat
standar akuntansi keuangan (PSAK). Kedua, pemerintah bekerja sama dengan Bank
Dunia (Work Bank) melaksanakan proyek Pengembangan Akuntansi yang ditunjuk
untuk mengembangakan regulasi akuntansi dan melatih profesi akuntansi. Ketiga,
pada tahun 1995, pemerintah membuat barbagai aturan berkaitan dengan akuntansi
dalam Undang-undang Perseroan Terbatas. Keempat, pada tahun 1995 pemerintah
memasukkan aspek akuntansi/ pelaporan keuangan kedalam Undang-undang Pasar
Modal (Rosser 1999). Jatuhnya nilai rupiah pada tahun 1997-1998 makin
meningkatkan tekanan pada pemerintah untuk memperbaiki kualitas pelaporan
keuangan sampai awal 1998, kebangkrutan konglomerat, collapsenya sistem
perbankan, meningnkatnya inflasi dan pengangguran memaksa pemerintah bekerja
sama dengan IMF dan melakukan negosiasi atas berbagai paket penyelamat yang
ditawarkan IMF. Pada waktu ini kesalahan secara tidak langsung diarahkan pada
buruknya praktik akutansi dan rendahnya kualitas keterbukaan informasi(Tansparancy).
Faktor Lingkungan dan Praktik Akuntansi
|
PERKEMBANGAN POLITIK DAN SOSIAL
|
PERKEMBANGAN EKONOMI
|
PERKEMBANGAN AKUNTANSI
|
|
ERA KOLONIAL
BELANDA (1595-1945):
·
Belanda menguasai Jawa dan kepulauan
lainnya
·
Islam menjadi agama mayoritas
|
Perusahaan
Hindia Belanda (VOC) menguasai perdagangan di Indonesia. Keterlibatan dan
fasilitas pribumi di perdagangan dibatasi dengan ketat. Etnis China diberi
hak khusus di bidang perdagangan dan transportasi air.
|
Belanda
mengenalkan akuntansi di Indonesia Regulasi akuntansi yang pertama dikeluarkan
tahun 1642 oleh Gubernur Jendral Hindia Belanda. Regulasi tersebut mengatur
administrasi Kas dan Piutang (Abdoelkadir 1982)
|
|
ERA SOEKARNO
(1945-1966):
Indonesia
memperoleh kemerdekaan. Kepemimpinan presiden Soekarno dekat dengan
Pemerintah China (RRC). Tahun 1965 terjdi usaha kudeta oleh komunis yang
berhasil digagalkan dan mendorong peran militer
|
Dominasi
perdagangan oleh Belanda dan Cina mendorong munculnya ketidakadilan di
masyarakat. Akhirnya, Indonesia memilih pendekatan sosialis dalam pembangunan
yang ditandai dengan dominasi peran negara. Tahun 1958, semua perusahaan
milik Belanda dinasionalisasi dan warga negara Belanda keluar dari Indonesia
|
Akademisi
lulusan Amerika mengisi kekosongan posisi akuntan dan sistem akuntansi dan
auditing Amerika dikenalkan di Indonesia. Baik akuntansi model Belanda maupun
Amerika digunakan secara bersama.
Ikatan
Akuntan Indonesia didirikan tahun 1957 untuk memberi pedoman dan untuk
mengkoordinasi aktivitas akuntan
|
|
ERA SUHARTO
(1966-1998):
Suharto
menjadi presiden tahun 1966 engan pendekatan kebijakan ekonomi dan politik
yang konservatif.
|
Di bawah
kepemimpinan Suharto, pembangunan ekonomi didasarkan pada pendekatan
kapitalis. Investasi asing didorong dan tahun 1967 dikeluarkan Undang Undang
Penanaman Modal Asing yang menghasilkan munculnya perusahaan asing.
Tahun
1997-1998 krisis Keuangan Asia menimpa Indonesia dan banyak perusahaan yang
bankrut.
|
Terjadi
transfer pengetahuan dan keahlian akuntansi secara langsung dari Kantor Pusat
perusahaan asing kepada karyawan Indonesia dan secra tidak langsung
mempengaruhi aaktivitas bisnis.
Tahun 1973,
IAI mengadopsi seperangkat prinsip akuntansi dan standar auditing serta
frofessinal code of conduct. Prinsip-prinsip akuntansi didasarkan pada
pedoman akuntansi yang dipublikasikan AICPA tahun 1965.
Standar
akuntansi internasional diadopsi tahun 1995
|
|
ERA SETELAH
SUHARTO (SETELAH 1998) :
Suharto
dipaksa mengundurkan diri pada tahun 1998.
|
Indonesia
berjuang dari kesulitan ekonomi dan stabilitas sosial.
|
Periodisasi perkembangan akuntansi di Indonesia
Periodisasi perkembangan akuntansi di Indonesia dapat
dibagi atas : Zaman kolonial dan zaman kemerdekaan.
1. Zaman Kolonial
Zaman VOC
Sebelum bangsa
Eropa: Portugis, Spanyol, dan Belanda masuk ke Indonesia transaksi dagang
dilakukan secara barter. Cara ini tidak melakukan pencatatan. Pada waktu orang
–orang Belanda datang ke Indonesia kurang lebih akhir abad ke-16, mereka datang
dengan tujuan untuk berdagang kemudian mereka membentuk perserikatan Maskapai
Belanda yang dikenal dengan nama Vereenigde
Oost Indische Compagnie (VOC) , yang didirikan pada tahun 1602, sebagai
peleburan dari 14 maskapai yang beroprasi di Hindia Timur. Selanjutnya VOC
membuka cabangnya di Batavia tahun 1619 dan di tempat-tempat lain di Indonesia.
Kemudian dibentuk jabatan Gubernur Jenderal untuk menangani urusan-urusan VOC.
Akhir abad ke-18 VOC mengalami kemunduran dan akhirnya dibubarkan pada 31
Desember 1799.
Dalam kurun
waktu itu, VOC memperoleh hak monopoli perdagangan rempah-rempah yang dilakukan
secara paksa di Indonesia, dimana jumlah transaksi dagangnya, baik frekuensi
maupun nilainya terus bertambah dari waktu ke waktu. Pada tahun itu bisa
dipastikan Maskapai Belanda telah melakukan pencatatan atas mutasi transaksi
keuangan. Dalam hubungan itu, Ans
Saribanon Sapiie (1980), mengemukakan bahwa menurut Stible dan Stroomberg,
bukti autentik mengenai catatan pembukuan di Indonesia paling tidak sudah ada
menjelang pertengahan abad ke-17. Hal itu ditunjukkan dengana adanya sebuah
Instruksi Gubernur Jenderal VOC pada tahun 1642 yang mengharuskan dilakukan
pengurusan pembukuan atas penerimaan uang, pinjaman-pinjaman, dn jumlah uang
yang diperlukan untuk penegeluaran (eksplorasi) garnisun-garnisun dan galangan
kapal yang ada di Batavia dan Surabaya.
2.
Zaman
Penjajahan Belanda
Setelah VOC
bubar pada tahun 1799, kekuasaannya diambil alih oleh Kerajaan Belanda, zaman
penjajahan Belanda dimulai tahun 1800-1942. Pada waktu itu, catatan pembukuan
menekankan pada mekanisme debet dan kredit, yang diantara lain dijumpai pada
pembukuan Amphioen Socyteit di Batavia. Amphioen socyteit bergerak dalam usaha morfin (amphioen) yang merupakan usaha monopoli di Belanda.
Pada abad ke-19
banyak perusahaan Belanda didirikan atau masuk ke Indonesia dengan membuka
cabang atau perwakilan, yang antara lain sebagai berikut :
a.
Deli
Maatschaappij (perkebunan)
b.
Biliton
Maatschaappij (timah)
c.
Bataafche
Petroleum Maatschaappij (minyak)
d. Koninklijke
Paketvaart Maatschaappij (pelayaran nusantara), setelah dinasionalisasikan oleh
pemerintah RI menjadi perusahaan pelayaran nasional (PELNI)
e.
Rotterdamsch
Lloyd (maskapai atau agen pelayaran internasional), setelah dinasionalisasikan
menjadi Djakarta Lloyd
f.
Koninklijke
Nederlands Indische Luhtvaart Maatschaappij (penerbangan nusantara), setelah
dinasionalisasikan menjadi Garuda Indonesia Airways
g.
Stoomvart
Maatschaappij Nederlands
h.
Firma Ruys of
de Oost
i.
Nederlands
Handel’s Bank
j.
Algeme Handel’s
Bank
Untuk
mengangkut hasil produksi perkebunan dan tambang, dibuka jalan kereta api dari
daerah asal menuju ke pelabuhan. Kereta api yang pertama diadakan pada tahun
1870 yang menghubungkan antara daerah pedalaman Jawa Tengah dengan Semarang,
menyusul dari pedalaman Jawa Barat ke pelabuhan Tanjung Priok, dari pedalaman
Jawa Timur ke pelabuhan Tanjung perak dan dri pedalaman Sumatra Selatan ke
Palembang. Di samping jalan kereta api juga dibangun dan/atau ditingkatkan ke
jalan darat untuk melancarkan arus produksi perkebunandan pertambangan ke
kota-kota pelabuhan.
Catatan
pembukuannya merupakan modifikasi sistem Venesia-Italia, dan tidak dijumpai
adanya kerangka pemikiran konseptual untuk mengembangkan sistem pencatatan
tersebut karena kondisinya sangat menekankan pada praktik-praktik dagang yang
semata-,mata untuk kepentingan perusahaan Belanda. Sedangkan, segmen bisnis
menengah kebawah dikuasai oleh pedagang keturunan, yaitu : Cina, India, dan
Arab. Sejalan dengan itu, ada kebebasan dalam penyelenggaraan pembukuan
sehingga praktik pembukuannya menggunakan atau dipengaruhi oleh sistem asal
etnis yang bersangkutan.
Hadibroto (1992)
mengihtisarkan sistem pembukuan asal etnis sebagai berikut:
a.
Sistem
pembukuan Cina, terdiri dari 5 kelompok, yaitu :
Ø Sistem Hokkian (amoy)
Ø Sitem Kanton
Ø Sistem Hokka
Ø Sistem Tio Tjoe atau sistem Swatow
Ø Sistem Gaya Baru (New system).
b.
Sistem
pembukuan India atau Sistem Bombay
c.
Sistem
pembukuan arab atau Hadramaut.
